Belakangan ini, banyak Direksi Perseroan Terbatas mulai bertanya: “Kalau sekarang laporan tahunan PT perlu dibuat dalam akta notaris, sebenarnya kami harus mulai dari mana?” Pertanyaan ini wajar muncul, terutama setelah kewajiban administratif Perseroan semakin dikaitkan dengan penyampaian dokumen melalui sistem administrasi badan hukum. Namun, ada satu hal penting yang perlu diluruskan sejak awal: notaris tidak…
Perseroan Terbatas tidak hanya berdiri di atas modal, kegiatan usaha, dan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Di dalamnya terdapat struktur organ yang oleh undang-undang diberikan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan. Keberadaan ketiga…
Dalam transaksi ekonomi syariah mulai dari akad jual beli (ba’i), ijarah (sewa), hibah, sampai pengalihan hak atas tanah terdapat dua (2) isu fondasional yang kerap luput diperhatikan adalah kecakapan hukum para pihak dan mekanisme perwalian. KHES menempatkan keduanya sebagai pintu gerbang sah tidaknya perbuatan hukum: tanpa kecakapan yang tepat atau tanpa tata kelola pewalian yang…
Tulisan ini saya susun sebagai catatan praktis bagi perusahaan dan juga pengingat profesional bagi sesama notaris mengenai disiplin waktu dalam perubahan Anggaran Dasar (AD) maupun data Perseroan Terbatas. Tentu bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto UU No. 11 Tahun 2020 juncto PERPU No. 2 Tahun 2022 dan ketentuan teknisnya dijabarkan…
Murabahah adalah akad jual beli dalam keuangan syariah di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Di perbankan syariah, mekanismenya sederhana: bank terlebih dahulu membeli barang yang Anda butuhkan, kemudian menjualnya kembali kepada Anda dengan harga pokok plus margin, biasanya dibayar secara angsuran tetap. Transparansi harga dan kepastian cicilan membuat…
Sejak ditetapkan 11 Desember 2025 dan diundangkan 17 Desember 2025, pemerintah secara resmi memberlakukan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Regulasi ini membawa perubahan penting yang berdampak langsung pada seluruh Perseroan Terbatas (PT) persekutuan modal, khususnya terkait kewajiban laporan…
Sewa-menyewa sering dianggap sepele. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan lisan atau surat perjanjian sederhana. Padahal, di balik kesederhanaan itu tersembunyi potensi masalah besar. Tidak sedikit sengketa sewa rumah, ruko, atau gedung usaha akhirnya bermuara di pengadilan karena isi perjanjian tidak jelas atau daya bukti dokumennya lemah. Aspek Hukum: Kesalahan Umum: Mengapa Notaris Penting dalam…
Banyak Perseroan Terbatas (PT) berjalan sehat secara bisnis, tetapi tersandung pada urusan yang terlihat sepele yaitu Anggaran Dasar (AD). Padahal, AD adalah “identitas hukum” Perseroan yang paling sering diminta pembuktian dalam praktik, mulai dari perbankan, investor, kerja sama, tender, sampai saat ada perselisihan internal pemegang saham. Karena itu, perubahan AD bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan…
Dalam praktik penyusunan kontrak, perhatian para pihak biasanya maupun para drafter lebih banyak tersita pada klausul-klausul yang sejak awal tampak paling menentukan, seperti objek perjanjian, harga, jangka waktu, hak dan kewajiban, wanprestasi, ganti rugi, serta penyelesaian sengketa. Namun, ada satu klausul yang justru semakin penting dalam perkembangan hubungan kontraktual, tetapi dalam praktik masih sering terlewatkan,…
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif Secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan serta Verifikasi Pemilik Manfaat. Surat Edaran yang ditetapkan pada 11 Februari 2026 ini penting untuk dicermati oleh pengurus korporasi, notaris, dan para pengguna layanan Ditjen AHU, karena memuat arah kebijakan…