Membedakan PPJB Tidak Lunas dan PPJB Lunas dalam Praktik Jual Beli Properti
Dalam praktik jual beli properti, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum yang sangat…
Membedakan PPJB Tidak Lunas dan PPJB Lunas dalam Praktik Jual Beli Properti
Dalam praktik jual beli properti, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum yang sangat lazim digunakan ketika transaksi belum dapat langsung dilaksanakan dengan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT. Meskipun sama-sama disebut PPJB, terdapat perbedaan penting antara PPJB tidak lunas dan PPJB lunas. Pembedaan ini bukan semata-mata persoalan istilah, melainkan berkaitan langsung dengan…
Klausul Hardship dalam Kontrak: Sering Terlupakan, tetapi Penting Esensinya
Dalam praktik penyusunan kontrak, perhatian para pihak biasanya maupun para drafter lebih banyak tersita pada klausul-klausul yang sejak awal tampak paling menentukan, seperti objek perjanjian, harga, jangka waktu, hak dan kewajiban, wanprestasi, ganti rugi, serta penyelesaian sengketa. Namun, ada satu klausul yang justru semakin penting dalam perkembangan hubungan kontraktual, tetapi dalam praktik masih sering terlewatkan,…
Perubahan Anggaran Dasar: Panduan Praktis bagi Berjalannya Perseroan Terbatas (PT)
Banyak Perseroan Terbatas (PT) berjalan sehat secara bisnis, tetapi tersandung pada urusan yang terlihat sepele yaitu Anggaran Dasar (AD). Padahal, AD adalah “identitas hukum” Perseroan yang paling sering diminta pembuktian dalam praktik, mulai dari perbankan, investor, kerja sama, tender, sampai saat ada perselisihan internal pemegang saham. Karena itu, perubahan AD bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan…
KBLI 2025 Resmi Berlaku, Usaha Bisa Bermasalah Jika Tak Menyesuaikan
Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 18 Desember 2025. Regulasi ini membawa perubahan penting yang perlu segera dicermati oleh para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Salah satu poin utama…
Resmi Berlaku Desember 2025: PT Kini Wajib Laporan Tahunan Lewat Akta Notaris, Telat Bisa Kena Blokir AHU
Sejak ditetapkan 11 Desember 2025 dan diundangkan 17 Desember 2025, pemerintah secara resmi memberlakukan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Regulasi ini membawa perubahan penting yang berdampak langsung pada seluruh Perseroan Terbatas (PT) persekutuan modal, khususnya terkait kewajiban laporan…
Pentingnya Kepatuhan terhadap Batas Waktu Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan
Tulisan ini saya susun sebagai catatan praktis bagi perusahaan dan juga pengingat profesional bagi sesama notaris mengenai disiplin waktu dalam perubahan Anggaran Dasar (AD) maupun data Perseroan Terbatas. Tentu bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto UU No. 11 Tahun 2020 juncto PERPU No. 2 Tahun 2022 dan ketentuan teknisnya dijabarkan…
Hati-Hati Membayar Pajak Peralihan Hak atas Tanah: BPHTB & PPh Final Harus Tepat
Peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak berhenti hanya pada kesepakatan perdata antara penjual dan pembeli. Ada konsekuensi fiskal yang menentukan sah tidaknya proses lebih lanjut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Dua kewajiban yang hampir selalu hadir adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) (pajak pusat)…
Kecakapan dan Perwalian dalam sudut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Dalam transaksi ekonomi syariah mulai dari akad jual beli (ba’i), ijarah (sewa), hibah, sampai pengalihan hak atas tanah terdapat dua (2) isu fondasional yang kerap luput diperhatikan adalah kecakapan hukum para pihak dan mekanisme perwalian. KHES menempatkan keduanya sebagai pintu gerbang sah tidaknya perbuatan hukum: tanpa kecakapan yang tepat atau tanpa tata kelola pewalian yang…
Sering Anggap Remeh Sewa-Menyewa? Inilah Kesalahan yang Bisa Berujung Sengketa
Sewa-menyewa sering dianggap sepele. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan lisan atau surat perjanjian sederhana. Padahal, di balik kesederhanaan itu tersembunyi potensi masalah besar. Tidak sedikit sengketa sewa rumah, ruko, atau gedung usaha akhirnya bermuara di pengadilan karena isi perjanjian tidak jelas atau daya bukti dokumennya lemah. Aspek Hukum: Kesalahan Umum: Mengapa Notaris Penting dalam…
Memilih Murabahah sebagai Akad: Ketahui Keunggulannya
Murabahah adalah akad jual beli dalam keuangan syariah di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Di perbankan syariah, mekanismenya sederhana: bank terlebih dahulu membeli barang yang Anda butuhkan, kemudian menjualnya kembali kepada Anda dengan harga pokok plus margin, biasanya dibayar secara angsuran tetap. Transparansi harga dan kepastian cicilan membuat…
- 1
- 2
