Pertanyaan seperti “Apakah PPAT boleh membuat akta pada hari libur atau cuti bersama?” kerap muncul di kalangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sendiri. Sebab dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat akan pembuatan akta kerap tidak mengenal waktu. Banyak situasi mendesak, seperti transaksi peralihan hak atas tanah yang tidak bisa ditunda atau komitmen para pihak yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Maka penting bagi PPAT untuk memahami secara pasti bagaimana hukum memandang hal tersebut. Hal ini penting dan kerap menjadi pertanyaan terkait otentisitas suatu akta apakah juga berpengaruh dengan pembuatannya pada hari atau di luar pada jam kerja.
Dalam konteks peraturan yang berlaku, jawabannya dapat ditemukan dalam Pasal 47 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa kantor PPAT wajib dibuka setiap hari kerja, dengan jam kerja paling sedikit setara dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat. Ini berarti pelayanan PPAT secara umum dilakukan pada hari kerja resmi, yakni Senin hingga Jumat.
Namun demikian, ketentuan ini tidak bersifat kaku. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa PPAT dapat membuka kantor di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan untuk memberikan pelayanan pembuatan akta kepada masyarakat. Artinya, dalam kondisi tertentu yang memerlukan percepatan layanan, PPAT secara hukum diperbolehkan membuat akta pada hari libur nasional maupun cuti bersama. Ketentuan ini menjadi dasar hukum fleksibilitas yang penting bagi PPAT dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Meski demikian, kemudahan ini tentu tidak boleh disalahgunakan. PPAT tetap wajib menjalankan prosedur hukum secara lengkap dan berhati-hati, termasuk memastikan bahwa para penghadap hadir langsung, seluruh dokumen pendukung telah diperiksa validitasnya, dan akta dibuat sesuai dengan ketentuan formil yang berlaku. Pelayanan di luar hari kerja tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan prinsip kehati-hatian atau mengurangi integritas akta otentik.
Lebih lanjut, pada ayat (3) disebutkan bahwa apabila PPAT sedang cuti dan tidak menunjuk pengganti, maka kantor PPAT tetap harus dibuka untuk memberikan pelayanan atas permintaan salinan atau keterangan dari akta yang telah dibuat. Ini mempertegas bahwa fungsi pelayanan terhadap masyarakat tetap harus berjalan, meskipun PPAT sedang tidak aktif menjalankan tugas secara langsung. Minimal, petugas di kantor tetap hadir untuk memenuhi permintaan terkait protokol akta yang sudah ada.
Dengan memperhatikan seluruh ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPAT memang diperbolehkan membuat akta pada saat hari libur atau cuti bersama, asalkan pelayanan tersebut dinilai perlu, dilakukan secara profesional, dan memenuhi semua unsur legalitas pembuatan akta. Fleksibilitas ini diharapkan dapat menjawab dinamika kebutuhan hukum masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan kalender kerja birokrasi.
Kini tinggal bagaimana masing-masing PPAT memanfaatkan ruang fleksibilitas tersebut secara proporsional. Di satu sisi, PPAT perlu menjaga komitmen pelayanan publik, namun di sisi lain tidak boleh mengabaikan aturan yang menjadi dasar keabsahan setiap tindakan hukumnya. Pelayanan pada hari libur sebaiknya dilaksanakan dengan penuh kesadaran profesional dan tidak menjadi praktik rutin yang justru melenceng dari semangat pengaturan hukum itu sendiri.
