Dalam praktik jual beli properti, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum yang sangat lazim digunakan ketika transaksi belum dapat langsung dilaksanakan dengan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT. Meskipun sama-sama disebut PPJB, terdapat perbedaan penting antara PPJB tidak lunas dan PPJB lunas. Pembedaan ini bukan semata-mata persoalan istilah, melainkan berkaitan langsung dengan…
Banyak Perseroan Terbatas (PT) berjalan sehat secara bisnis, tetapi tersandung pada urusan yang terlihat sepele yaitu Anggaran Dasar (AD). Padahal, AD adalah “identitas hukum” Perseroan yang paling sering diminta pembuktian dalam praktik, mulai dari perbankan, investor, kerja sama, tender, sampai saat ada perselisihan internal pemegang saham. Karena itu, perubahan AD bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan…
Sejak ditetapkan 11 Desember 2025 dan diundangkan 17 Desember 2025, pemerintah secara resmi memberlakukan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Regulasi ini membawa perubahan penting yang berdampak langsung pada seluruh Perseroan Terbatas (PT) persekutuan modal, khususnya terkait kewajiban laporan…